Pemerintah Aceh Tak Toleransi Mafia BBM dan Semen, Dugaan Penyimpangan Mulai Diusut

PEUGAH.NET | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan yang disengaja sehingga menyebabkan kelangkaan semen maupun bahan bakar minyak (BBM) di Aceh. Pemerintah memastikan setiap dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pemerintah berkomitmen mengusut tuntas penyebab terganggunya distribusi semen dan BBM yang belakangan dikeluhkan masyarakat.

"Apa pun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti akan diambil tindakan," kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).

Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat karena semen dan BBM merupakan komoditas strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Mualem Bentuk Tim Khusus Atasi Kelangkaan Semen dan BBM

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun untuk membentuk tim khusus yang bertugas mengurai penyebab kelangkaan semen dan BBM di Aceh.

Tim tersebut berada di bawah koordinasi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, dengan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.

Pemerintah Telusuri Penyebab Kelangkaan Semen

Dalam penelusuran awal terkait pasokan semen, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah meminta klarifikasi kepada PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas.

Berdasarkan penjelasan perusahaan, lonjakan permintaan semen di sejumlah daerah menyebabkan percepatan penyerapan stok. Sementara itu, aktivitas produksi disebut tetap berjalan normal tanpa kendala.

Meski demikian, Pemerintah Aceh akan terus menelusuri rantai distribusi hingga ke tingkat pengecer guna memastikan tidak ada praktik yang menyebabkan kelangkaan di lapangan.

"Apabila ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan masyarakat, tentu akan diambil tindakan dengan melibatkan aparat penegak hukum," ujar Nurlis.

Sidak BBM Temukan Dugaan Kejanggalan di SPBU

Selain menelusuri distribusi semen, Pemerintah Aceh juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) pengendalian distribusi BBM di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh pada Kamis (30/7/2026).

Sidak yang melibatkan Dinas ESDM Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta tim dari Polda Aceh itu dilakukan di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk.

Dari hasil pemeriksaan, stok BBM di kedua SPBU tersebut masih tersedia dan proses penyaluran berlangsung normal. Namun, petugas menemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Code Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

Tak hanya itu, di SPBU Lambhuk petugas juga mendapati kondisi yang dinilai tidak biasa.

"Ketika petugas tiba di lokasi, banyak kendaraan keluar secara bersamaan dari antrean. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrean pengisian BBM," kata Nurlis.

Seluruh temuan tersebut telah didata untuk ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan lebih lanjut.

Pertamina Pastikan Stok BBM dan LPG Masih Aman

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh menjelaskan kepada Pemerintah Aceh bahwa stok BBM masih berada dalam kondisi aman.

Pertamina juga memastikan distribusi BBM terus dipercepat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain BBM bersubsidi, ketersediaan LPG tabung 3 kilogram juga disebut masih mencukupi.

Pemerintah Belum Temukan Bukti Adanya Permainan Distribusi

Nurlis menjelaskan, hingga saat ini Pemerintah Aceh belum menemukan data maupun fakta yang membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan distribusi BBM maupun semen.

Menurutnya, ketersediaan semen dipengaruhi kapasitas produksi, distribusi, serta kelancaran sistem logistik. Sementara distribusi BBM tetap mengacu pada kebijakan nasional dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah melalui Pertamina.

Meski demikian, Pemerintah Aceh akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan dan distribusi berjalan normal.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pengawasan lintas sektor guna mengantisipasi potensi gangguan distribusi sejak dini.

Masyarakat Diminta Ikut Awasi Distribusi

Pemerintah Aceh turut mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi distribusi BBM dan semen dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.

"Setiap laporan dari masyarakat akan menjadi bahan verifikasi dan ditindaklanjuti bersama instansi terkait," tutup Nurlis.