Serapan Anggaran Pertanian Aceh Lambat, Mentan Amran Sulaiman Beri Teguran Keras ke Pemda

PEUGAH.NET | JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melayangkan teguran keras kepada jajaran pemerintah daerah di Provinsi Aceh. 

Peringatan ini dipicu oleh lambannya distribusi anggaran sektor pertanian dari pemerintah pusat yang belum terserap optimal di tingkat kabupaten. 

Penegasan tersebut ditujukan khusus bagi birokrasi daerah, bukan kepada para petani di lapangan. Dalam sesi rapat evaluasi bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) pada awal Agustus 2026, Mentan menyoroti bagaimana hambatan administrasi di daerah telah menyandera dana pusat.

Kondisi ini dinilai sangat merugikan karena menghambat berbagai skema pemulihan sektor pertanian yang tengah dinantikan masyarakat luas. 

Amran mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan dana dalam jumlah signifikan untuk menyokong kebangkitan pertanian di Tanah Rencong. Namun, anggaran yang sudah siap tersebut belum sepenuhnya sampai ke tangan penerima manfaat karena masih tertahan dalam proses birokrasi di tingkat pemerintah kabupaten. 

Dampak Birokrasi Terhadap Program Strategis. Menurut Mentan, kelambanan administratif ini memberikan dampak negatif yang nyata bagi produktivitas petani. 

Berbagai agenda penting seperti rehabilitasi lahan sawah, pembenahan jaringan irigasi, pembagian benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga inisiatif program padat karya tidak dapat berjalan secara maksimal. 

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena lambatnya proses administrasi. Anggaran yang sudah tersedia harus segera disalurkan agar manfaatnya bisa dirasakan petani,” tegas Mentan dalam rapat evaluasi tersebut. 

Amran berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah percepatan agar penyerapan anggaran dapat langsung menggerakkan roda ekonomi petani di Aceh.